Minggu, 30 Juni 2013

Makalah - Pola Perbandingan Pendidikan di Amerika


BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG
Pada awal perkembangannya persekolahan di Amerika telah dimulai sejak zaman penjajahan. Persekolahan ketika itu bersifat elitis dan berorientasi pada agama. Masyarakat yang berada pada lapisan sosial-ekonomi bawah hanya boleh mengenyam pendidikan di “sekolah ibu”, yaitu suatu sekolah yang mengajarkan membaca, menulis, berhitung, dan agama. Sedangkan masyarakat pada lapisan sosial-ekonomi atas dipersiapkan untuk menjadi pemimpin gereja, pemimpin masyarakat, ataupun pemimpin negara melalui sekolah latin dan colleges. Pada masa itu anak wanita tidak mempunyai kebebasan untuk bersekolah —suatu bentuk nyata diskriminasi gender yang terjadi di banyak negara yang sedang terjajah— (Dimyati, 1988).
Rakyat Amerika berhasil memperoleh kemerdekaannya dan membentuk negara Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Iklim kemerdekaan ini berdampak pada perubahan pola pendidikan di Amerika. Pendidikan yang bersifat elitis diubah. Pada masa ini muncullah gerakan Public School yang bersifat terbuka untuk semua anak kulit putih baik pria maupun wanita. Public School dibentuk dan dirancang untuk membentuk kompetensi dan keterampilan dasar warga negara. Upaya pengembangan Public School telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Sebagian masyarakat setuju dengan campur tangan dan intervensi pemerintah dalam pengembangan Public School, namun sebagian lagi menolaknya.
II. MASALAH
Dari latar belakang, dan berdasarkan judul banyak permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini diantaranya bagaimana sistem dan pola pendidikan di Amerika, bagaimana kebijakan pendidikan di amerika, dan proses pendidikan Amerika sejak dulu hingga sekarang.

III. PEMBATASAN MASALAH

Agar makalah ini tidak keluar dari permasalahan yang sebenarnya ingin dibahas, dan menghindari pembahasan yang melebihi tema. Maka dibuatlah pembatasan masalah yaitu :
1. Bagaimana Politik Pendidikan Amerika ?
2. Apa tujuan pendidikan di Amerika?
3. Seperti apa manajemen pendidikan Amerika?
4. Berasal dari mana pendanaan pendidikan di Amerika?
5. Apa-apa saja Isu-isu pendidikan di Amerika?
6. Bagaimana Reformasi pendidikan di Amerika?
7. Bagaimana struktur pendidikan Amerika?
8. Bagaimana Filsafat, akreditasi serta kurikulum di Amerika?

IV. PERUMUSAN MASALAH

Jadi Rumusan malahnya adalah bagaiman pola pendidikan di Amerika Serikat?

V. TUJUAN 

Tujuan pembuatan makalah ini untuk memenuhi tugas dalam mata perkuliah :
Di Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Azhar Pekanbaru.

VI. MANFAAT

Pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuannya dalam dunia pendidikan internasional, khususnya pendidikan di Amerika
Pembaca dapat menjadikan makalah sebagai referensi
Pembaca dapat membuat perbandingan pendidikan suatu negara dengan pola pendidikan di Amerika


BAB II
PEMBAHASAN

A. Politik Pendidikan AS

Pada umumnya kebijakan pendidikan yang diambil di suatu negara cenderung  dijadikan  alat  intervensi  negara  kepada  warga  negaranya. Bentuk intervensi itu bisa berupa justifikasi (abash atau diakui/tidaknya) ilmu pengetahuan tertentu, pengaturan kelembagaan sekolah, lama pendidikan dan gelar, serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan (jabqatan). Di antara jenjang pendidikan sekolah (mulai dari tingkat Dasar hingga Perguruan  Tinggi) yang ada, umumnya  negara lebih memilih mengkonsentrasikan kekuasaannya untuk mengintervensi pendidikan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak, remaja dan kaum muda. Hampir tidak ada negara yang menaruh perhatian cukup besar pada pendidikan untuk orang-orang dewasa.

Pertanyaannya adalah; Mengapa negara lebih memilih memusatkan perhatiannya  kepada pendidikan  anak-anak  (muda) dibandingkan  dengan pendidikan orang dewasa?. Heidenheimer (1990: 23) memberikan ilustrasi jawaban sebagai berikut: Bahwa sebagian negara memilih lebih mengkonsentrasikan  intervensinya  pada pendidikan  untuk anak-anak  dan remaja adalah disebabkan alasan karena negara memiliki tanggung jawab untuk   menciptakan   kader-kader   bangsa.   Sebagian   negara   yang   lain memiliki alasan bahwa sekolah cukup menarik untuk dikuasai, dimana di dalamnya  terdapat  generasi  yang sangat  mudah  untuk dipengaruhi.  Ada juga sebagian negara beralasan karena hak suara untuk pemilihan politik di masa yang akan datang perlu proses sosialisasi, dan itu cocok dilakukan untuk anak-anak melalui sekolah-sekolahnya.

Sementara  itu pendidikan  merupakan  kebutuhan  dasar  yang harus dipenuhi. Karena itu para orang tua berbondong-bondong memasukkan anaknya  di  berbagai  lembaga  pendidikan,  terutama  lembaga  pendidikan formal yang diselenggarakan atau diakreditasi oleh negara. Campur tangan dan intervensi  negara  pada  pendidikan  sekolah  formal  tampaknya  sering diabaikan oleh para orang tua.

Karena itu perlu adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa (masyarakat) setempat terhadap penyelengaraan pendidikan sekolah-sekolah formal agar intervensi (kebijakan) negara dalam sector  pendidikan  bermakna  positif  bagi  generasi  berikutnya  yang  lebih handal, sekaligus untuk mengurangi terjadinya peluang penyimpangan yang mungkin dilakukan negara dalam kegiatan intervensinya itu.

Di negara-negara demokrasi, kesadaran untuk mengawasi dan membatasi   intervensi   pemerintah   pada   sector   pendidikan   itu   ditandai dengan dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan (pengaturan) sector pendidikan. Amerika Serikat adalah salah satu negara pelopor  demokrasi.  Sudah  sejak  lama  kebijakan  pendidikan  di  Amerika Serikat menjadi tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian (State) dan Pemerintah Daerah (Distrik). Sebelumnya, Pemerintah Pusat memang mengintervensi kebijakan pendidikan, sebagaimana yang terjadi sejak tahun 1872, dimana  Pemerintah  Pusat AS mengintervensi  kebijakan  pendidikan dengan cara memberikan tanah negara kepada Negara Bagian untuk pembangunan  fakultas-fakultas  pertanian  dan  teknik;  membantu  sekolah-sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang- orang Indian; menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus  untuk menempuh  pendidikan  lanjutan;  menyediakan  pinjaman bagi mahasiswa; menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya;   serta   memberikan   bantuan   tidak   langsung   (karena   menurut ketentuan  Undang-Undang  Amerika  Serikat  pemerintah  dilarang memberikan  bantuan  langsung)  kepada  sekolah-sekolah   agama  dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium.

Namun semenjak masa Pemerintahan Presiden Ronald Reagen, intervensi Pemerintah Pusat AS terhadap pendidikan mulai dikurangi. Selanjutnya  tanggung  jawab dan inisiatif kebijakan  pendidikan  diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50 Negara Bagian dan 15.358 Distrik. Jadi sebanyak itu lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan.


B. Tujuan Pendidikan AS

Sebagaimana dideskripsikan di atas bahwa karakteristik utama politik system pendidikan Amerika Serikat adalah menonjolnya DESENTRALISASI. Pemerintah  Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya  kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik).  Meskipun  Amerika  Serikat  tidak  mempunyai  system  pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada  rumusan  tentang  tujuan  pendidikan  yang  berlaku  secara  nasional. Tujuan system pendidikan Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut:

o Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman;
o Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi;
o Untuk membantu pengembangan individu;
o Untuk memperbaiki kondisi social masyarakat; dan
o Untuk mempercepat kemajuan nasional.

Di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan  visi dan missi  pendidikan  gratis  bagi  anak  usia  sekolah  untuk  masa  12  tahun pendidikan   awal,   dan   biaya   pendidikan   relative   murah   untuk   tingkat pendidikan tinggi.

C. Manajemen Pendidikan AS

Dengan mengembangkan pola Desentralisasi, maka manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikelola berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masrakat  Negara  Bagian  dan  Pemerintah  Daerah  setempat.  Di  tingkat nasional (federal/pusat) dibentuk satu departemen, yaitu DEPARTEMEN PENDIDIKAN FEDERAL. Departemen ini dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet. Tugas departemen ini adalah melaksanakan semua kebijakan pemerintah  federal dalam sector pendidikan  di semua tingkatan pemerintahan dan untuk semua jenjang pendidikan.

Tetapi, karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan   sudah  diserahkan   kepada  Negara  Bagian  dan  Pemerintah Daerah,   maka   Departemen   Pendidikan   Federal   hanya   menjalankan monitoring dan pengawasan saja. Di tingkat Negara Bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama BOARD of EDUCATION. Badan ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing  wilayah (Negara Bagian) nya, khususnya berkenaan  dengan  Pendidikan  Dasar  dan  Pendidikan  Menengah. Selanjutnya, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis (yaitu; tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolah) dibentuk sebuah bagian pendidikan   yang  disebut  sebagai  COMISSIONER,   sering  juga  disebut sebagai   SUPERINTENDENT.   Bagian   ini  dipimpin   oleh   seorang   yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh Gubernur.

Untuk  beberapa  Negara  Bagian,  pimpinan  Bagian  Pendidikan  ini dipilih oleh masyarakatada.  Sementara itu pada level operasional, pelaksanaan manajemen pendidikan dijalankan oleh unit-unit yang lebih rendah, bahkan banyak secara langsung dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan. Para pimpinan atau Kepala Sekolah pada prinsipnya memiliki kebebasan  dan otonomi yang luas untuk menjalankan manajemen operasional pendidikan.

Khusus untuk menangani kebijakan Pendidikan Tinggi, manajemen pendidikan   Amerika   Serikat   yang   dikembangkan   oleh   Negara-Negara Bagian memisahkan antara Badan yang memberi izin pendirian Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) dengan Badan yang merumuskan kebijakan akademik serta keuangan.

Badan yang menangani kebijakan akademik dan keuangan untuk Pendidikan Tinggi adalah BOARD of TRUSTEES. Untuk Perguruan Tinggi Negeri  anggota  badan  tersebut  ditunujuk  oleh  Gubernur  Negara  Bagian. Ada juga yang dipilih dari dan oleh kelompok yang akan diwakili. Sedangkan untuk   Perguruan   Tinggi   Swasta   anggota   badan   tersebut   dipilih   dari perguruan tinggi masing-masing.

D. Pendanaan Pendidikan AS

Sumber  pendanaan  pendidikan  di  Amerika,  khususnya  pendidikan dasar  dan  menengah,  yang  lebih  dikenal  dengan  PUBLIC  SCHOOLS, berasal dari Anggaran  Pemerintah  Pusat (Federal),  Anggaran  Pemerintah Negara Bagian dan Anggaran Pemerintah Daerah.

E. Isu-isu Pendidikan AS
Menurut hasil studi perbandingan yang dilakukan oleh Agustiar Syah Nur (2001), ada beberapa isu dan masalah pendidikan yang dialami pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat, antara lain:
1. Banyaknya  anak  usia sekolah  yang  tidak  diasuh  langsung  oleh orang tua mereka, karena adanya dinamika perubahan social masyarakat AS yang umumnya baik sang ibu atau sang ayah memiliki kesibukan yang sangat tinggi di luar rumah. Hal ini akan menjadi  permasalahan  yang  serius  bagi  perkembangan  social anak dilihat dari aspek psikis dan emosional.
2. Tingginya  tingkat  perceraian,  yang  mengakibatkan   banyaknya anak-anak usia sekolah yang hanya diasuh oleh sang ibu sebagai single-parent dalam rumah tangga. Tidak sedikit janda cerei di AS yang terpaksa harus berporfesi rendahan dan kasar. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan social anak-anak mereka.
3. Tingginya  tingkat imigrasi yang umumnya  berasal dari kalangan tidak mampu dan tidak terdidik, yang karenanya banyak diantara mereka yang tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan   masalah   pendidikan   anak-anak     dari  keluarga imigran tidak dapat teratasi. Ditambah lagi factor bahasa dari kalangan imigran yang menyulitkan bagi anak-anak imigran itu sendiri jika mereka mendapat akses pendidikan.
4. Dari berbagai monitoring dan evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh   berbagai   badan   resmi   AS   sendiri,   ternyata   kualitas pendidikan dan lulusan sekolah di AS masih kalah dibandingkan dengan negara-negara  lain dalam standar internasional.  Banyak anak-anak  yang  drop-outs  dan  tingginya  kekerasan  oleh  anak- anak.

F. Reformasi Pendidikan AS
Karena  adanya  berbagai  permasalahan  tersebut,  pemerintah  AS sejak tahun 1990 mencanangkan reformasi pendidikan. Pada tahun tersebut Presiden AS George H. B. Bush beserta seluruh Gubernur Negara Bagian (saat itu Bill Clinton termasuk menjadi salah satu Gubernur Negara Bagian) menyetujui reformasi pendidikan dengan mencanangkan  6 tujuan nasional pendidikan AS yang baru. Yaitu:
a) Pada  tahun  2000,  seluruh  anak  di  AS  di  waktu  mulai  masuk sekolah dasar sudah siap untuk belajar.
b) Pada tahun 2000, tamatan sekolah menengah naik sekurang- kurangnya 90%.
c) Pada tahun 2000, murid-murid di AS yang menyelesaikan pendidikannya pada “grade 4, 8 dan 12” mampu menunjukkan kemampuannya dalam mata pelajaran yang menantang, yaitu bahasa inggris, matematika,  sains, sejarah, dan geografi. Setiap sekolah  di  AS  harus  mampu  menunjukkan  bahwa  anak-anak dapat  menggunakan  pikirannya  dengan  baik,  sehingga  mereka siap menjadi warga negara yang baik, siap untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi, serta siap pula untuk pekerjaan yang produktif dalam perekonomian modern.
d) Pada tahun 2000, siswa-siswa  AS adalah yang terbaik di dunia dalam bidang sains dan matematika.
e) Pada tahun 2000, setiap orang dewasa AS dapat membaca dan menulis, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan  untuk  bersaing  dalam  ekonomi  global,  serta  dapat  melaksanakan   hak   dan   tanggung   jawabnya   sebagai   warga negara.
f) Pada tahun 2000, setiap sekolah di AS harus bebas dari obat-obat terlarang dan kekerasan, serta dapat menciptakan suasana lingkungan  yang  mantap  dan  aman  sehingga  kondusif  untuk belajar.

Pokok-pokok   reformasi   tersebut  dimaksudkan   sebagai  pegangan dalam membuat kebijakan-kebijakan  pendidikan yang sudah harus segera diimplementasikan  dan hasilnya  sudah  harus  kelihatan  pada tahun  2000. Dan memang itulah yang terjadi di AS. Pokok-pokok reformasi pendidikan itu akhirnya ditindak lanjuti dengan berbagai kreasi kebijakan pendidikan di tingkat negara bagian dan pemerintah derah. Gerakan reformasi pendidikan di kalangan Gubernur itu dipelopori oleh Gubernur Bill Clinton dan Lamar Alexander di masing-masing  negara bagiannya.  Gebrakan yang dilakukan adalah:
a) Meningkatkan  persyaratan untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan,
b) Melaksanakan test standar untuk mengukur keberhasilan siswa,
c) Menjalankan  system penilaian  yang ketat terhadap  guru sejalan dengan pembenahan jenjang karir bagi guru-guru,
d) Memperbesar  tambahan  dana dari negara bagian bagi sekolah- sekolah. Tambahan  dana baru ini pada umumnya dipakai untuk meningkatkan  gaji  guru  yang  kala  itu  masih  berada  pada  taraf sangat rendah.

Akhirnya  AS  benar-benar  memperoleh  kemajuan  di  bidang pendidikan, sehingga ketika Bill Clinton menjadi Presiden AS, keberhasilan AS  dalam  mengembangkan   kebijakan   pendidikan   mendapat   perhatian khusus.

G. Struktur pendidikan di AS
Orang Amerika menempuh 12 tahun pendidikan di primary dan secondary school. Dengan ijasah dari secondary school (high school), mereka dapat melanjutkan studinya ke college, university, vocational (job training) school, secretarial school, dan professional school lainnya.

Primary dan Secondary School: Anak-anak di AS masuk sekolah (primary school) pada umur sekitar 6 tahun. Mereka belajar di sana selama 5 atau 6 tahun. Kemudian mereka melanjutkan ke sekolah lanjutan (secondary school) yang terdiri dari 3 tahun di "middle school" atau "junior high school" dan 3 atau 4 tahun di "senior high school" (lebih sering disebut "high school" saja). Orang AS menyebut kelas/tingkat dalam 12 tahun pertama sekolah ini dengan istilah "grade".
Higher Education: Sesudah menyelesaikan high school (twelfth grade), mereka dapat melanjutkan studinya ke college atau university. Pendidikan di college atau university ini dikenal sebagai pendidikan tinggi ("higher education"). Kita harus tahu jenjang pendidikan di negara kita yang setingkat dengan twelfth grade di AS. Kita juga harus memastikan apakah perlu menempuh 1-2 tahun persiapan sebelum dapat mendaftar ke sekolah di AS. Di beberapa negara, pemerintah dan swasta kadang-kadang tidak mengakui gelar yang kita dapat di AS jika kita masuk ke salah satu college sebelum lulus SLTA.

Pendidikan di college atau university yang memberikan gelar Bachelor dikenal sebagai pendidikan "undergraduate". Pendidikan lanjutannya disebut pendidikan "graduate" atau "post-graduate". Pendidikan lanjutan atau pendidikan graduate meliputi hukum, medical, MBA, dan Ph.D. (doktor).


H. akreditasi
Ada dua hal yang menjamin mutu pendidikan yaitu :
a. sikap bahwa mutu dan standar itu penting
b. adanya otonomi lembaga
Proses akreditasi bertujuan untuk mendapat keyakinan bahwa perguruan-perguruan tinggi mempunyai dan mempertahankan standar akademik, dilaksanakan secara baik dan memenuhi syarat ikut dalam program pemerintah.
Di Amerika Serikat sendiri terdapat beberapa lembaga akreditasi baik regional maupun nasional yang mengakreditasi berbagai bidang pendidikan maupun bidang profesional. Tetapi lembaga akreditasi itu tidak terkait dengan pemerintah baik pusat maupun pemerintahan negara bagian. Lembaga akreditasi tersebut memperoleh pengakuan melalui dua lembaga yaitu : council of higher education accreditation (CHEA) dan US. Department of Education.

I. Filsafat Pendidikan yang Dijadikan Dasar Pengembangan Kurikulum
Amerika merupakan suatu negara yang dibentuk dari bangsa-bangsa asing yang mendiaminya mereka secara sadar memilih menjadi warga negara Amerika. Kondisi tersebut berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia, karena pada umumnya suatu negara dibentuk dari penduduk asli bangsanya. Perbedaan tersebut memicu berkembangnya dua aliran filsafat yang berlainan yaitu Trancendentalisme dan Pragmatisme. Trancendentalisme mengekspresikan hal-hal yang bekenaan dengan kebudayaan , sedangkan Pragmatisme merupakan pemikiran yang  berusaha membentuk Amerika yang hidup, dinamis, dan progresif. Kedua filsafat tersebut saling tidak bersesuaian sehingga belum ada kesepakatan tentang filsafat nasional Amerika. Meskipun demikian, kegiatan pendidikan Amerika tetap berpijak pada landasan kependidikan yang berupa pemikiran kefilsafatan/ keilmuan/ wawasan lain. (Dimyati, 1988).8

J. Kurikulum dan Metodologi Pengajaran
Kebiasaan otonomi yang sudah lama dan kuat serta keadaan masyarakat  sangat mempengaruhi bentuk kurikulum serta cara mengajar di Amerika Serikat. Disini tidak ada  kurikulum nasional yang resmi.

Bagian pendidikan negara bagian menggariskan kurikulum dengan tingkat variasi yang cukup besardan memberi peluang pada daerah setempat. Pada awalnya sekolah amerika sangat dipengaruhi oleh agama dan fokus pada keterampilan tulis baca. Semenjak abad ke 19 perhatian terhadap masalah sosial semakin menonjol.

Pada akhir abad ke 19 muncul tuntutan untuk mengubah kurikulum dan metode mengajar dengan mengarahkan perhatian pada kebutuhan muris yang berbeda, serta perhatian terhadap kebutuhan individu. Dengan demikian siswa memiliki peluang yang besar untuk menentukan pilihan. Pertambahan jumlah populasi sekolah yang sangat cepat dan kemajuan iptek menjadi dorongan untuk inovasi-inovasi baru terutama metode pengajaran. Di daerah perkotaan persoalan sosial telah mendorong munculnya mata pelajaran baru yaitu studi etnis, pendidikan lingkungan, pendidikan seks, pendidikan narkoba dan sebagainya. Namun, awal 1980-an ada kecendrungan untuk kembali pada yang lama serta kebutuhan baru atas pendidikan akhir.

Sistem pendidikan di Amerika mempunyai sifat yang khas yang berbeda dari sistem pendidikan di  negara-negara lain. Hal ini terutama karena sistem pemerintahannya yang mendelegasikan kebanyakan wewenang kepada negara bagian dan pemerintahan lokal (distrik atau kota). Amerika tidak memiliki sistem pendidikan nasional yang ada adalah sistem pendidikan dalam artian terbatas pada masing-masing negara bagian. Hal ini berdasarkan padafilosofi bahwa pemerintah (federal/pusat) harus dibatasi perannya, terutama dalam pengendalian kebanyakan fungsi-fungsi publik seperti sekolah, pelayanan sosial dan lain-lain. Karena itu di Amerika dalam pendidikan dasar dan menengah tidak ada kurikulum nasional bahkan tidak ada kurikulum negara bagian. Apa yang ada hanyalah semacam standar-standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pemerintahan negara bagian ataupun pemerintahan lokal. Walaupun begitu pemerintah federal (pusat) diberi wewenang terbatas untuk mengintervensi dalam masalah pendidikan bila terkait dengan empat hal yaitu :
1) Memajukan demokrasi
2) Menjamin kesamaan dalam peluang pendidikan
3) Meningkatkan produktivitasnasional
4) Memperkuat pertahanan/ ketahanan nasional.

Bentuk intervensi pemerintahan pusat tidak dalam bentuk penentuan materi ajar tetapi dalam bentuk usulan-usulan maupun program pendanaan dengan tujuan-tujuan tertentu.


BAB III
PENUTUP

I. KESIMPULAN

- semenjak masa Pemerintahan Presiden Ronald Reagen, intervensi Pemerintah Pusat AS terhadap pendidikan mulai dikurangi. Selanjutnya  tanggung  jawab dan inisiatif kebijakan  pendidikan  diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50 Negara Bagian dan 15.358 Distrik. Jadi sebanyak itu lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan.
- Amerika Serikat mengembangkan  visi dan missi  pendidikan  gratis  bagi  anak  usia  sekolah  untuk  masa  12  tahun pendidikan   awal,   dan   biaya   pendidikan   relative   murah   untuk   tingkat pendidikan tinggi.
- Orang Amerika menempuh 12 tahun pendidikan di primary dan secondary school. Dengan ijasah dari secondary school (high school), mereka dapat melanjutkan studinya ke college, university, vocational (job training) school, secretarial school, dan professional school lainnya.

II. SARAN

Demikianlah makalah ini diselesaikan, semoga dapat memberi manfaat yang lebih kepada pembaca. Kelebihan dan kesempurnaan adalah hanyalah Milik Tuhan semata. Jika ada kekurangan dan kesalahan itu dikarenakan kekhilafan penyusun makalah ini. Untuk itu kiranya memberikan saran dan kritikan yang membangun. Wassalam...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar